Muara Teweh - Wakil Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Sunario menegaskan, agar pelayanan kesehatan kepada publik membaik daerah ini, Dinas Kesehatan mesti memberikan persepsi yang sama kepada petugas medis disemua tingkatan.
"Saya neminta agar semua pemangku kepentingan penyelenggara pelayanan kesehatan di Barito Utara mulai dari kabupaten hingga kepada puskesmas untuk menyamakan standar pelayanan kesehatan,” kata Sunario kepada Fokus Nasional Dadang, di Muara Teweh, Senin (27/2/2023).
Secara khusus, sambung Sunario, standar pelayanan yang setara untuk para warga yang notabene tak mampu, tak ada BPJS, hingga tak ada KTP atau sejenisnya.
Menurut Sunario, tak semua masyarakat Bariti Utara tergolong orang yang mampu dan masih banyak juga yang belum memiliki kartu pengenal identitas.
"Tetapi ketika mereka memerlukan pelayanan publik baru menyadari pentingnya KTP,” ucap dia.
Meski begitu, kebijakan dari pemerintah sudah jelas dan tegas bahwa selama masyarakat itu adalah penduduk setempat meskipun tidak ada KTP wajib dilayani.
"Artinya masyarakat kita ini secara faktual mereka memang penduduk kita, tetapi secara adminitrasi tidak. Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan publik karena merekalah yang menjadi objek pelayanan tersebut,”ujat dia.
Sunario mengapresiasi sikap Pemkab Barito Utara, karena dalam beberapa kali kesempatan menegaskan bahwa masyarakat hanya perlu menyebutkan sebagai penduduk Bariti Utara sudah layak mendapatkan pelayanan.
Hal semacam ini yang dikira perlu diterjemahkan oleh jajaran petugas itu supaya tidak ada lagi polemik di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. ( Fauzie)
.jpeg)
