Muara Teweh – Para anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, kembali ramai mempertanyakan soal harga elpiji 3 Kg yang masih di atas harga eceran tertingg (HET)i, Kamis (2/3/2023).
Pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan para anggota DPRD, sewaktu berlangsung RDP bersama Pemkan Barito Utara, kepolisian, Pertamina, pemilik agen, dan pemilik pangkalan.
Salah satu hal yang dicecar DPRD menyangkut tugas dan pekerjaan tim Satgas bentukan Pemkab Barito Utara. Oasalnya, peran satgas terlihat mandul.
"Kami pertanyakan tim yang sudah dibentuk dua tahun lalu. Mana gerakannya sekarang, kok tidak ada,” kata Wakil ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan, saat RDP.
Pertamina sendiri menyatakan berkaitan dengan HET menjadi wewenang Pemkab Barito Utara. Di sini peran satgas mengawasi penjualan elpiji 3 Kg diperlukan.
"Benar saja, karena pemerintah daerah yang mengeluarkan HET, jadi pemerintah pula yang mesti menerapkan dan mengawasi di lapangan. Satgas penertiban mesti beegerak,”tegas Parmana.
Anggota DPRD Barito Utara, Karianto Elisa Saman mengatakan, jangan sampai penyaluran LPG bersubsidi salah sasaran, karena jatuh ke tangan masyarakat mampu.
"Kita bisa mencontoh pendistribusian LPG 3 Kg di Banjarmasin. Pengaturan baik karena daftar nama penerima subsidi dari kalangan tidak mampu ada di pangkalan, ” ujar anggtot F-PDI Perjuangan ini.(Fauzie)
.jpeg)
