MUARA TEWEH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara (Barut) mempertanyakan jalan desa yang dikelola Perusda Batara Membangun, tidak diperbaiki alias rusak berat.
Para wakil rakyat saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (12/05/2023), mempertanyakan kapan jalan di perbaiki.
Hadir saat rapat itu, Managemen PT Medco dan PT Mirah Ganal Energi (MGE).
Pihak eksekutif Barito Utara hadir dalam RDP
dipimpin Staf ahli Bupati, Hery Jhon Setiawan, Kadis PUPR Iman Tofik, dan dua
Camat Lahei dan Lahei Barat. Selain itu RDP juga di hadiri 7 kepala desa yang ada di Kecamatan Lahei.
"Saya selaku kepala desa Muara Inu mewakili masyarakat meminta jalan yang dikelola Perusda bisa diperbaiki. Sebab, saat ini kondisinya sangat tidak layak dilintasi. Apalagi jalan ini menjadi penghubung satu-satunya 7 desa di dalam Sungai Lahei," kata Kades Muara Inu, Hernadi dalam forum rapat, Senin.
Menurutnya, di tahun 2017 pihak Perusda meminta warga desa menghibahkan tanahnya untuk pembukaan jalan. Sudah diberikan oleh warga dari 7 desa. Lalu di tahun 2019, PT Mirah Ganal Energi melakukan pemasangan pipa kondensat.
"Kami setuju-setuju saja asal jalan itu
dirawat dan diperbaiki. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang kondisi rusak
dan tidak diperbaiki. Makanya kami datang kesini untuk menanyakan hal
itu," tambah Hernadi.
Menjawab itu, Asianoor, Direktur Perusda Batara
membangun, menjelaskan, bawah jalan sepanjang 61 km itu merupakan jalan milik
pemerintah daerah. "Kami hanya bekerja mengelola dan membuka jalan itu,
karena dulu diminta oleh Bupati.
"Tahun 2017 pembukaan jalan itu dibiayai
oleh Minta Barito dengan menyumbang alat dan Perusda biaya BBM. Tapi di tahun
2019 sampai tahun 2021, PT Medco atau PT Ophire dulunya ikut berkontribusi
membantu dana secara bertahap," ungkap Asinoor.
Sementara itu kalangan DPRD Barito Utara justru
kebinggungan karena tidak tahu bahwa jalan yang selama ini disebut milik
Perusda, merupakan milik pemerintah daerah.
Para wakil rakyat seperti H Tajer, Hasrat Sag,
Heny Rosgiaty Rusli dan Surianoor, secara bergantian mencecar pertanyaan kepada
pihak PT Medco dan juga Perusda. Hal mereka tanyakan berapa nilai dana yang
dibantu untuk membuka jalan itu.
"Kami selama ini mengira jalan itu milik
perusda. Mungkin masyarakat di sana juga sama. Ternyata jalan itu mililk
pemerintah daerah. Nah pertanyaan lagi berapa dana yang sudah dibantu oleh PT
Medco kepada perusda. Ini wajib kita ketahui, sebab harusnya jika itu jalan
pemerintah daerah dana bantuan diserahkan ke pemerintah. Bukan ke Perusda sebab
mereka bukan bagian pemerintah daerah. Kita pertanyakan ini agar ke depan tidak
ada yang salah dan keliru dan bermasalah hukum," kata Tajeri.
Senada dengan para wakil rakyat, Kepala Desa
Muara Pari, Mukti Ali mengaku kaget sebab, pembukaan jalan itu ternyata banyak
bantaun dana dari pihak PT Medco.
Ia pun meminta sama dengan para wakil rakyat,
agar dana bantuan oleh PT Medco disampaikan. Sebab warga masyarakat juga harus
tahu mengingat dalam pembukaan jalan yang dahulunya hutan itu, warga masyarakat
sudah menghibahkan tanah.
"Warga saya juga berhak tahu berapa dana
bantuan PT Medco kepada Perusda untuk membuka jalan penghubung 7 desa di
Kecamatan Lahei," kata Mukti Ali.
Sementara itu managemen PT Medco melalui
Manager Filed Relation dan Security Region Kalimantan, Rivian Pragita Oktara
mengatakan, pihaknya memberi suport dan bantuan berupa uang kepada pihak
perusda secara bertahap, sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. terkait berapa
jumlah dananya akan disampaikan kemudian hari.
"Kami nanti akan sampaikan terkait laporan
dana bantuan kepada perusda untuk membuka jalan desa. Dan sebelumnya kami
meminta izin terlebih dahulu kepada pihak SKK Migas, karena aturannya memang
begitu," kata dia.
Sedang Asianoor, Direktur Perusda Batara
Membangun berjanji akan menyerahkan total dana bantuan kepada eksekutif dan
juga DPRD.
"Kami tidak bisa sampaikan di forumk ini terkait dana bantuan dari PT Medco. jangan beranggapan besar sampai puluhan miliar. Besarannya di bawa Rp10 Miliar," kata Asianoor.(UZI)
