Tindak Agen dan pangkalan Nakal, Agar Harga LPG Bersubsidi Bisa Sesuai HET

 

MUARA TEWEH - Anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri terus mendorong pemerintah daerah dan tim pemantauan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi, untuk melakukan penertiban dan tindakan tegas.

Legislator ini membongkar penyebab mahalnya LPG bersubsidi 3 kg yang di jual melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Pasalnya kata politisi Partai Gerindra Barito Utara ini, harga LPG bersubsidi 3 kg di Kota Muara Teweh dan sekitarnya masih bebas di jual harga tinggi.

Menurutnya, perlu ada tindakan tegas agar ada efek jera bagi pelaku penyelewengan. Kasihan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Dua hari lalu saya sidak di dalam Kota Muara Teweh harga LPG bersubsidi dijual beragam. Termurah Rp35.000 dan ada juga yang menjual sampai harga Rp39.000 per tabung," kata H Tajeri, Senin (05/05/2023) siang.

Dikatakannya, dirinya berbioncang dengan pedagang kios eceran di Jalan Sengaji Hilir, Taman Rekreasi remaja, jalan Pendreh, Jalan Akasia, Panglima Batur, Sengaji Hulu dan Jalan Dahlia. Mereka mendapat pasokan malam hari, dibagi oleh pemasok menggunakan mobil Pickup.

"Kalau ditanya kepada pengecer dari mana dapat si MILON, jawabnya diantar malam hari pakai mobil pickup dengan harga diatas HET. Berapa harga yang pengecer dapatkan, silahkan Tim pengendalian HET menyamar jadi pembeli ke pengecer, pasti akan kaget mendengar jawabannya," beber Tajeri.

Dia meminta kepada Tim pengendalian HET, untuk tidak menerima laporan dari atas meja. Sebab akan sia-sia dan harga LPG bersubsidi di daerah ini tidak akan tertib sesuai HET.

"Masa di daerah lain bisa tertib, dan aneh rasanya di tempat kita begitu sulit menertibkannya. Tentu saja ini menjadi tanya tanya besar," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian(Disdagrin) Barito Utara, Jainal Abidin mengatakan, pihaknya terus mencari formula untuk LPG bersubsidi bisa diterima warga yang berhask dengan harga sesuai HET. Salah salah satunya saat ini adalah menggelar pasar penyeimbang.

Terkait masalah penindakan dan sangsi, kewenangan ada di pertamina. 'Saat ini kami tetap intens melakukan kordinasi dengan pertamina. Kalau mengenai laporan temuan sudah ada yang kami laporkan ke pertamina," kata Jainal Abidin.(UZI)