FOKUS NASIONAL, Muara Teweh - Bupati Barito Utara Nadalsyah, memerlukan hadir sendiri pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD, Selasa 18 Juli 2023.
RDP digelar DPRD Barut bersama Perusda Batara Membangun dan PT Medco terkait tanah hibah ubtjk jaman penghubung yang hendak ditarik lagi oleh warga.
RDP ini merupakan lanjutan dari RDP sebelumnya di Bulan Juni, terkait jalan penghubung 7 desa di Kecamatan Lahei atau lebih dikenal warga dengan sebutan Jalan Perusda.
RDP dipimpin Ketua DPRD Barut Hj Mery Rukaini di dampingi Wakil Ketua I Parmana Setiawan, serta seluruh anggota komisi III.
Sementara Bupat Nadalsyah didampingi Wakil Bupati Sugianto Panala Putra dan Sekda Muchlis. hadir pula kepala SKPD lain dan Dirut Perusda Asianoor Alihazeki, dan Manager Field Relations & Security Kalimantan Regional, Rivian Pragitta Oktara didampingi Lead Pasec & GS Bangkanai, Muhammad Idrus.
Bupati Nadalsayah, mengatakan, dirinya atas nama pemerintah daerah menyambut baik dengan adanya RDP ini. Supaya jelas tentang duduk masalah jalan penghubung 7 desa di Kecamatan Lahei.
Dan kenapa dirinya harus hadir pada RDP ini meski tidak ada undang khusus, agar bisa menjelaskan dari awal. “Sebab saya yang merencanakan dari awal dan memohon kepada masyarakat di daerah dalam sungai Lahei, untuk bisa menghibahkan tanah kepada pemerintah yang nantinya jalan itu akan dibangun dengan non APBD,” kata Nadalsyah.
Kenapa non APBD karena waktu itu memang anggaran pemerintah derah sangat terbatas. dan hampir tidak ada anggaran. Akan tetapi dirinya prihatin dengan masyarakat berada di desa ring satu penghasil gas atau listrik justru tidak teraliri listrik.
“Inilah motifasi saya membangun jalan itu secepat-cepatnya. Maka jalan di buka, sebab prasarat dari PLN untuk memasang tiang listrik harus ada jalan. Selain itu di bukanya jalan itu adalah untuk akses masyarakat. Saat membuka jalan inipun belum ada PT Medco. Kami waktu itu menggandeng perusda,” bebernya.
PT Mitra Barito mendrop alat ke lokasi. Dan kita buka jalan itu sepanjang 50 kilometer. Menyambung jalan yang sudah dibangun oleh PT Ophire sepanjang 10 kilometer dari Bangkanai ke Haragandang,” bebernya.
Berjalan waktu lanjut Nadalsyah, pembukaan jalan terkendala banyak terdapat bukit yang tinggi. Sehingga pihaknya meminta bantu membuat proposal ke PT Medco (dahulu masih managemen PT Ophire). Dan seperti sudah dijelaskan pihak PT Medco bahwa mereka membantu Rp7,1 miliar. Dana itu untuk menggarap dua bukit yang tinggi. Keterangan ini sekaligus menjawab pertanyaan warga, pihak desa dan juga anggota DPRD terkait kemana dan digunakan untuk apa dana bantuan dari PT Medco.
“Dan uang bantuan dari PT Medco itu tidak masuk ke saya. Tidak juga masuk ke perusda, tetapi langsung ke kontraktor pekerja. Perusda hanya administrasinya saja,” ungkap Nadalsyah.
Jadi dari bantuan PT Medco sebesaar Rp7,1 miliar diterima hanya Rp6,1 miliar. Selain itu pajak-pajak dan sebagainya.
“Saya tidak bicara angka berapa yang perusahaan PT Mitra Barito keluarkan. Silahkan bapak ibu menghitung sendiri, dengan panjang jalan 50 kilometer. Ini memang kesalahan saya selaku bupati dan selaku owner PT Mitra Barito. Saya sudah mewanti-wanti kita tidak usah gembar-gembor tentang pembangunan jalan ini. Jangan sampai bicara angka dan berapa keluar biaya. Dan ternyata salah juga men yembunyikan hal semacam ini. Padahal saya tidak mau ria. Karena maksud saya pahala bisa full mengalir.
Tapi salah juga di dunia politik memang harus ria. Karena seratus juta aja kita bayar langsung pasangg baliho. Jadi 50 meter itu tadi di potong jalan medco, itulah yang dikeluarkan PT Mitra Barito. Tidak ada pihak lain lagi,” katanya.
Terkait jalan ini pula, saya pernah menyampaikan ke presiden. Bahwa di daerah kami ada objek nasional yang berada di tengah hutan. Termasuk bandara HM Sidik. Namun yang dikabulkan ternyata Bandara HM Sidik yang stagnan pada waktu itu Oktober 2019.
Kendala kita membangun selain anggaran terbatas juga karena adanya wabah covid-19 yang mengganggu aktifitas termasuk pembangunan selama tiga tahun. “jadi kepala desa harus menjelaskan ini ke masyarakatnya. jangan terkait jalan dipolitisir. Seperti hibah kami tarik. Itu bahaya. Sebab menarik hibah apalagi ke pemerintahj itu tidak boleh.
“Jadi seperti tadi pak waket bertanya, siapa yang bertanggungjawab mengenai jalan ini, saya jawab pemerintah. Dan kini kita tidak lagi ketergantungan dengan perusahaan. Sekarang ada tiga proyek masuk. Silahkan nanti bapak-bapak anggota dewan mengawasi pekerjaan di lapangan. Supaya tidak ada lagi fitnah dan kita betul-betul memikirkan jalan ini supaya fungsional. Kemaren kendalanya jembatan tapi sudah di bangun. Itu bukti pemerintah ada perhatian dan tidak lagi ketergantungan kepada perusahaan,”tutunya.
.jpeg)
