Muara Teweh – Harga Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Barito Utara sangat mahal, sehingga membuat warga susah.
Kalangan wakil rakyat pun ikut bersuara. Mereka mempertanyakan Tim Satgas yang dibentuk sejak 2 tahun lalu, taoinhaail kerja nyaris nihil bahkan kini terkesan diam.
"Kita pertanyakan tim yang sudah dibentuk sejak 2 tahun lalu. Mana gerakannya sekarang, kok tidak ada,” ujar Wakil ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan,
saat RDP bersama pemkab, polisi, Pertamina, dan para pemilik agen serta pangkalan, Kamis (2/2/2023).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, pihak pertamina sudah menguraikan bahwa terkait penerapan HET, pemerintah daerah yang lebih berwenang.
"Pertamina benar bilang itu, karena pemerintah daerah yang mengeluarkan HET. Jadi pemerintah pula yang mesti menerapkannya di lapangan,” sebut Parmana.
Menanggapi hal itu, Staf Ahli Bupati, Hery Jhon Setiawan mengaku berterima kasih, DPRD telah mengingatkan pemerintah daerah.
Jjin mengatakan pihak yang menegur pemerintah tak hanya dari DPRD, tetapi juga pihak agen PT Borneo Berdikari Mulia, Boy Alfianor.
"Saya ditegur dia, kenapa pemerintah daerah ributnya baru sekarang, tidak dari dulu. Mana pengawasan mereka,” kata Hery Jhon Setiawan menirukan perkataan pihak agen.
Menurut Jhon, pemerintah berterima kasih telah ditegur dan diingatkan. Makanya, saat ini setelah mengetahui permasalahan di lapangan , banyak hal akan dievaluasi, sehingga penerapan LPG 3 Kg bersubsidi sesuai HET di daerah ini.
"Nanti dalam tim pemantauan dan penertiban, kami libatkan polisi dan kejaksaan. Kami juga akan mengupdate ulang data orang miskin. Data itu nantinya di kelurahan dan desa. Mereka yang tahu warga tak mampu di desa dan kelurahan,”tukas Jhon.
Dia menambahkan, UMKM juga akan didata secara bersamaan. Sedangkan untuk penyaluran LPG, pihak pemkab akan kaji banding ke Banjarmasin.
"Di Banjarmasin penerapannya bagus, patut kita ambil contoh, karena di pangkalan sudah ada daftar nama orang tidak mampu. Kita patut belajar,”kata Staf Ahli Bupati bidang ekonomi ini.
Sekretaris Tim Pemantauan penjualan LPG 3 Kg bersubsidi, Gazali Montallatua mengatakan, selama 3 minggu pihaknya masih tetap melakukan pengawasan.
Ia mengakui pelaksanaan di lapangan masih belum maksimal karena kendala biaya operasional tim.
"Kita tak punya dana, sampai-sampai untuk sosialisasi pembuatan spanduk saja belum terealisasi. Tapi tim tetap bekerja setiap hari, terutama dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satpol PP, " sebut Gazali.(Fauzie)
.jpeg)
