Muara Teweh - Kalangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara (Barut) mendesak Pertamina Area Kalteng dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Barito Utara, mengevaluasi dan mengaktifkan pangkalan-pangkalan Elpiji bersubsidi di desa dan kecamatan.
Menurut Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H Parmana Setiawan, warga di desa dan kecamatan di Barito Utara, hingga saat ini belum pernah mendapat harga Elpiji bersubsidi sesuai HET.
"Jika ada pangkalan di desa dan kecamatan mereka bisa mendapatkan harga elpiji sesuai HET. Lalu mereka juga bisa terdata dalam aplikasi, karena menyertakan KTP jika membeli harga sesuai HET," kata Parmana Setiawan pada elasa 12 September 2023.
Dirambahkan legislator PKB Barut ini, diaktifkannya pangkalan di desa dan kecamatan, secara otomatis juga meminimalisir atau bisa memutus oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari elpiji bersubsidi. Sebab pasokan elpiji ke desa-desa dari informasi kebanyakan di dapat dari pihak ketiga(bukan dari agen resmi). Itu yang membuat harga di desa dan kecamatan melambung tinggi.
"Jika ada pangkalan mereka yang menggunakan pickup menyuplai ke desa-desa elpiji dengan harga mahal akan berkurang. Sebab sudah ada harga murah di desa. Kami desak Pertamina dan Disdagrin untuk mendata pangkalan-pangkalan ada di desa. Yang diduga fiktif evaluasi dan diganti baru. Bisa dengan menunjuk Bumdes atau warga desa lain yang mampu," terangnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Barito Utara ini juga mengapresiasi Pertamina dan Disdagrin Barito Utara yang sudah bisa mengaktifkan pangkalan-pangkalan di Kota Muara Teweh.
Namun jangan kendor dalam pengawasan. Sebab masih ada celah-celah para oknum yang mengambil keuntungan bermain. "Awasi terus pangkalan agar selalul buka setiap hari di Kota Muara Teweh. Tim Satgas yang sudah mendapat SK tugas, rutinkan melakukan monitoring. Kios-kios juga disosialisasi untuk tidak menjual harga jauh dari HET," tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pertamina Are Kalteng pernah merilis, bahwa di Barito Utara ada sebanyak 153 pangkalan. Ratusan pangkalan itu hampir ada di semua desa. Namun Disdagrin Barito Utara menyebut, masih banyak pangkalna fiktif terutama di desa dan kecamatan.(**)