Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Presiden Prof. Dr. K.H Ma'ruf Amin kepada Pj Bupati Barito Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pariadi AR, di Krakatau Grand Ballroom, TMMI Jakarta Timur, Kamis, (8/8/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menjelaskan, bahwa UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu bagi semua individu tanpa hambatan finansial.
"Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kolaborasi solid antara BPJS Kesehatan, kementerian, dan pemerintah daerah,” kata Wapres KH Ma’ruf Amin.
Sementara itu, Menko PMK, Muhadjir Effendy, turut memuji pencapaian ini sebagai prestasi luar biasa bagi Indonesia. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam laporannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melaporkan bahwa kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan UHC telah terwujud di 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota.
Kegiatan penyerahan UHC tahun ini, mengusung tema "Satu Dekade Program JKN-KIS untuk Negeri. Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah, Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia".
Sementara ditempat terpisah, Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten Barito Utara yang telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan merata.
"Penghargaan yang didapatkan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat terkhusus di wilayah Kabupaten Barito Utara," kata Pj Bupati Drs Muhlis
Muhlis menambahkan, penghargaan ini diraih berkat partisipasi masyarakat yang mencapai lebih dari 98 persen dari total populasi serta cakupan kepesertaan aktif yang melebihi 85 persen, dan program UHC ini telah berjalan sejak tahun 2019.
“Capaian UHC dari berbagai daerah tersebut merupakan bentuk implementasi pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” pungkasnya.(Af/tim)
.jpeg)
