Karena menueur juru bicara Fraksi PKB, Suhendra hal ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Raperda Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk di bahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
“Fraksi PKB berpendapat bahwa dalam penyusunan anggaran harus memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orentasi dan tujuan utama dalam pembangunan,” kata Suhendra.
Sehingga kata dia setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Setelah Fraksi PKB membaca dan mencermati Pidato Pengantar Bupati, maka Fraksi PKB memberikan saran dan masukan kepada Pemkab barito Utara.
Pertama, Belanja Daerah sebesar Rp2.765.956.545.900,-, pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp3.175.488.638.559,-, bertambah sebesar Rp409.532.092.659,- atau 14,81 persen.
“Fraksi PKB meminta penjelasan sejauh mana anggaran belanja pada rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian? Program apa saja dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan ketiga program tersebut?,” kata Suhendra
Kedua, Fraksi PKB ingin mengetahui terkait organisasi yang ada di Kabupaten Barito Utara, berapa anggaran yang dianggarankan oleh Pemkab Barito Utara pada Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024. Organisasi apa saja, program apa saja yang rencananya akan dilaksanakan ?
“Dan setelah Fraksi PKB mencermati Pidato Bupati Barito Utara, dengan mengucapkan “Bismillahirrahmaanirraahim“ dan berharap atas Ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa siap membahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2024,” kata juru bicara Fraksi PKB Barito Utara.(Af/tim)
.jpeg)
